0

DASAR HUKUM DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

A.      Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di PT
Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah :
1.   UU No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Berdasarkan ketentuan UU No.2 Tahun 1989 Pasal 39 dinyatakan bahwa :
1)  Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2)  Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikah wajib memuat :
-          Pendidikan Pancasila;
-          Pendidikan agama; dan
-          Pendidikan kewarganegaraan
2.   PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi,
Berdasarkan ketentuan ini, khususnya pada Pasal 13 ayat (2) ditetapkan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional  diatur oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.
3.  Surat Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 38 / DIKTI / Kep./2002 yang merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari Keputusan Dirjen DIKTI No. 265/ DIKTI/ Kep/ 2000 dan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 356/ DIKTI/ Kep/ 1995
B.      Tujuan Pendidikan Pancasila
Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa mampu :
1.   Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya dan konsisten dengan cita-cita yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2.   Menghayatii filsafat dan tata nilai filsafat Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia.
3.   Menjadi warganegara yang memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi dan sikap tanggungjawab sebagai Warga Negara Indonesia.
C.     Kompetensi yang Diharapkan
Mahasiswa diharapkan dapat memiliki seperangkat tindakan intelektual dan dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Sumber
-----


PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA PADA PERGURUAN TINGGI

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi Negara Pancasila.

Dampak yang cukup serius dalam manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau , sekarang ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat berangapan bahwa pancasila merupakan label politik Orde Baru. Pandangan yang sinis sera upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila pada era reformasi sekarang ini akan sangat berakibat fatal yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Negara yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah hasil reformasi yang telah empat tahun berjalan , tapi belum juga menunjukkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa rapuh, martabat bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional.

Sekarang ini banyak para tokoh politik kurang memahami filsafat hidup serta pandangan hidup bangsa kita yaitu pancasila, namun bersikap seakan – akan memahaminya namun mereka salah dalam menerapkannya.

Oleh karena itu kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang keliru tersebut kearah cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.
-----

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara objektif histories telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Asal mula nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis pancasila.

2. Landasan Kultural

Nilai yang terkandungn dalam sila-sila pacasila bukanlah merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai cultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara.

3. Landasan Yuridis

Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi didasari oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang memdidik warga negara akan dasar filsafat negaranya.

4. Landasan Filofis

Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan, konsekuensinya rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara.
-----

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam UU No 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri atas berbagai golongan agama dan budaya. Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beragama dengan sikab dan perilaku yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, mampu mengenali masalah hidup dan cara pemecahannya, mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pendididian, memiliki rasa persatuan yang tinggi. Melalui pendidikan Pancasila, warga nerara Republik Indosesia diharapkan mempu memahami, menganalisis, dan mengimplememasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara berkesinambungan dan konsistan berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

a. Pembahasan Pancasila secara ilmiah

1. Berobjek

Semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. ‘objek forma’ Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pancasila dapat dibahas dari sudut pandang ‘moral’ (moral pancasila), ‘ekonomi’ (ekonomi Pancasila), ‘pers’ (pers Pancasila), ‘hukum dan kenegaraan’ (pancasila yuridis kenegaraan), ‘filsafat’ (filsafat Pancasila).

Objek materia’ Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun nonempiris. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula Pancasila. Objek material pembahasan pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek kebudayaannya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, berbeda-beda sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun naskah-naskah kenegaraan lainnya, maupun adat-istiadat bangsa Indonesia sendiri. Objek yang bersifat nonempiris meliputinilai budaya, moral, serta nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifart, karakter dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bermetode
Metode adalah seperangkat cara atau system pendekatan dalam rangka pembahasan masalah guna mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Salah satu metode yang digunakan untuk pembahasan Pancasila adalah metode ‘analitico syntetic’ taitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah oleh karena itulazim digunakan metode ‘hermeneutika’, yaitu suatu system untuk menemukan makna dibalik objek, demikian juga metode ‘koherensi historis’, serta metode ‘pemahaman, penafsiran, dan interpretasi’,metode-metode tersebut dadasarkan oleh hukum logika dan suatu penarikan kesimpulan.

Bersistem
Dalam suatu pengetahuan ilmiah harus mempunyai hubungan (interelasi), maupun saling ketergantungan (interdependensi). Pancasila sendiri adalah suatu kesatuan dan keutuhan ‘majemuk tunggal’yaitu kelima sila itu baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan kebulatan.

Bersifat Universal
Universal artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Perkataan inti sari, essensi atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila hakikatnya adalah bersifat universal.

Tingkatan Pengetehuan Ilmiah

1. Pengetahuan Deskriptif

Kajian Pancasila secara deskriptif ini antara lain berkaitan dengan kajian sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila serta kajian tentang kedudukan dan fungsi pancasila (Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar, ideologi bangsa Indonesia).

2. Pengetahuan Kausal

Pengetahuan kausal yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Pancasila meliputi empat kausal yaitu kausa mateerilais(), kausa formalis
(), kausa effisien() dan kausa finalis.

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Secara etimologis istilah pancasila berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Dalam bahasa Jawa diartikan ‘susila’ yang memiliki hubunga moralitas. Secara etimologis kata ‘Pancasila’ yang dimaksudkan ialah ‘dasar yang memiliki lima unsur’ atau lima aturan tingkah laku yang penting. Ajaran Pancasiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganutnya.

3. Pengertian Pancasial secara Historis

Perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama dr Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah yaitu tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia dengan istilah Pancasila, yang artinya lima dasar. Yang pad akhirnya diproklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sejak saat itulah perkataan pancsila menjadi bahasa Indonesia yang merupakan istilah umum.

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap badan Penyidik pada tanggal 29 Mei 1945 pada sedang BPUPKI.yang berisikan lima dasar yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.

b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Didepan sidang badan penyidik pada tangal 1 Juni 1945 yang rumusannya adalah Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasinalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, kesejahteraan social.

c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Sembilan tokoh yang dikenal dengan panitia sembilan yang telah mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam jakarta yang didalamnya memuat Pancasila.

4. Pengertian Pancasila secara terminologis

Pancasila berhasil diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945yang telah berhasil melahirkan negara Republik Indonesia, dan berhasil disahkan pada tanggal 18 Agutus 1945 dengan UUD 1945.

a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

b. Dalam UUD(Undang-Undang Dasar Sementara 1950), 17 Agustus1950-5 Juni 1959
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. keadilan social

c. Rumusan Pancasial di kalangan masyarakat
1. ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. kedaulatan Rakyat
5. Keadilan Sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut diatas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Panxasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sumber
-----


Landasan Dan Tujuan Pendidikan Pancasila

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat dan kemurahan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik.
Tak lupa pula ucapan terima kasih, kami haturkan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan tugas Makalah ini, serta kepada dosen pembimbing kami.

Makalah Pendidikan Pancasila ini membahas tentang "Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila". Makalah yang kami buat ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Pendidikan Pancasila, serta memberikan berbagai pemahaman mengenai Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila. Dengan dibuatnya makalah ini diharapkan kepada teman-teman mahasiswa agar sama-sama dapat lebih memahami mengenai Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan atau kesalahan, kami sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang sifatnya membangun demi untuk melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebelum bangsa Indonesia ada, nilai dan tujuan pancasila telah di praktekkan tapi masih belum bersifat kesatuan. Semakin berkembangnya kebudayaan di negara kita, perlunya kita memahami Pendidikan Pancasila yang adalah fakta suatu budaya dan filsafat hidup bangsa yang adalah pandangan hidup. kita di tuntut untuk memahami tujuan hidup bangsa kita. Landasan pendidikan pancasila diantaranya, landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi.
Landasan pendidikan pancasila di ajarkan dengan maksud agar bangsa ini lebih mengerti dan memahami lagi bagaimana peran pancasila dalam kehidupan kita. Tentu saja pendidikan ini berlandaskan pada kelima sila yaitu:
Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradap
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang, maka masalah dari makalah Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila dapat dirumuskan sebagai berikut :
Apa sajakah yang melandasi Pendidikan Pancasila?
Apa yang dimaksud pandangan hidup bagi suatu bangsa?
Apakah Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kebenaran ilmiah, filosofis dan religious?
Apakah Tujuan Pendidikan Pancasila?

-----

BAB II

PEMBAHASAN

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

Landasan Historis Pendidikan Pancasila

Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang oleh para pendiri Negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan, yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila.

Bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. 1

Oleh karena itu secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Makanya asal mula nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif secara historic kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara.
Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar, seperti UUD’45 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara tahun 1950 dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan ketiga Undang-Undang Dasar itu tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi keberadaannya. Oleh sebab itu secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila.2

Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pergaulan, dari pengaruh yang berkembang di luar.3

Kemudian Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia.4 Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka bagi masuknya nilai-nilai baru yang positif. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai pancasila dengan perkembangan zaman. Sehingga dari pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki landasan cultural yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan Pancasila dapat dideskripsikan sebagai berikut: Dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi pasal 13 (ayat 2) ditetapkan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perkuliahan Pendidikan Pancasila diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 467/DIKTI/1999, yang merupakan penyempurnaan Keputusan Dirjen Dikti No. 356/DIKTI/1995. Dalam SK Dirjen Dikti No. 467/DIKTI/1999 dijelaskan antara lain, (pasal 3) bahwa Pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/tata nilai bangsa, sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional dengan segala implikasinya. Sebelum dikeluarkan PP No. 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 1990 menetapkan status Pendidikan Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Tinggi, sebagai mana kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus Pendidikan Pancasila semenjak tahun 1983 sampai tahun 1999, banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan Negara yang berlangsung serta sangat pesat disertai dengan pola kehidupan masyarakat.5 Selanjutnya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, didasarkan pada SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 265/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Indonesia, yang kemudian diganti oleh SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 38/DIKTI/KEP/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, yang merupakan penjabaran dari SK Mendiknas No. 232 N/2000 dan ditopang oleh SK Mendiknas No. 045 N/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.

Landasan Filosofis

Notonagaro menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kebenaran ilmiah, filosofis dan religious.6 Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia. Nilai ketuhanan bersumber dari kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, (demokrasi) dan keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia.

Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara yang harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional. Kurangnya keteladanan dari penyelenggara negara dalam bidang moral, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan kurang berhasil membentuk generasi muda menjadi pribadi yang mulia.7

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Menurut pendirinya negara Indonesia, dimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan bangsa yang selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Melalui forum sidang BPUPKI dan PKI tahun 1945, oleh para pendiri negara (The Founding Fathers) RI, diinginkan agar pancasila dapat menjadi “dasar yang kekal dan abadi”, filosofisehe, gronslog, pengatur, pengisi, dan pengaruh hubungan hidup kita terhadap pribadi sendiri, terhadap sesama bangsa,terhadap pemilikan materil, terhadap alam semesta dan akhirnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun era reformasi sekarang ini, gugatan terhadap Pancasila sedang ramai diperdebatkan dan dalam sidang istimewa tanggal 13 Desember 1998, MPR telah mengeluarkan TAP MPR/NO. II/MPR/1978 tentang P-4, namun kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi negara disepakati oleh anak bangsa untuk tetap dipertahankan, malahan mengusulkan agar reformasi itu diorintasikan pada upaya pengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.
Sebagai konsekwensi lebih jauh ialah “Pendidikan Pancasila” di Perguruan Tinggi di Indonesia masih terus dilaksanakan, namun sangat perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan baik metode maupun substansinya. Salah satu metode pengajaran Pancasila di Perguruan tinggi ialah “metode saintifik” atau “metode filosofis”, yang menempatkan kebebasan berfikir sebagai dasar utama bagi setiap dosen atau mahasiswa yang hendak memahami Pancasila. Metode saintifik itu tentu harus mengutanakan nilai objektif, sistematik, metodologis, rasional, empirik, dan terbuka.

Sehubungan dengan itu maka tujuan dari pengajaran Pancasila di kelas adalah untuk membangkitkan “daya kritis” mahasiswa atau dosen dalam rangka untuk mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam. Maksudnya disini adalah pengajaran tidak boleh melakukan manipulasi terhadap nilai kebaikan. Tafsir-tafsir terhadap Pancasila dan UU 1945 harus bersifat argumentative , yang mengutamakan logika murni dan dasar-dasar verifikasi. Pengajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi hendaknya dibawa menjadi “pendidikan dan pengajaran Pancasila konsteksual”, yaitu menjadikan Pancasila berada dalam kondisi riil dan fenomena faktual dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Artinya Pendidikan Pancasila dikaitkan/dihubungkan dengan masalah-masalah yang aktual di masyarakat, negara, dan bangsa, lalu dikaji/dianalisis melalui analisis mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian dapat membangkitkan daya kritis mahasiswa dalam rangka mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam Pancasila haruslah menjadi “lembaga kritis” terhadap segala kehidupan negara dan bangsa ini secara emansipatoris.

Pendidikan Pancasila di era reformasi sekarang ini memang memerlukan penyesuaian atau penyempurnaan yang mendasar, agar nilai dan substansi pendidikan Pancasila, sesuai dengan tujuan reformasi total. Di era reformasi ini sebaiknya segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dikembalikan ke kawasan “kedaulatan rakyat”.
Reformasi moral dan akhlak harus di tempatkan di depan, dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman moral dan akhlak sebagai dasar sistem politik, ekomoni, hukum dan sosial budaya hendaknya dilandasi oleh pemahaman tentang pendekatan filsafat (ontology, pistemologi, dan aksiologi). Haruslah dikembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan. Tanpa adanya tumpuan moral dan akhlak yang baik takkan dapat dibangun masyarakat madani yang religius dan yang disiplin.

-----

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang melandasi pendidikan Pancasila adalah Historis, Kultural, Yuridis, serta Filosofis dari bangsa itu sendiri. Dan tujuan dari Pendidikan Pancasila adalah menjadi dasar yang kekal dan abadi serta menjadi pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia.

SARAN

Bagi para pembaca dapat menambahkan bagian-bagian yang dirasa kurang lengkap/sesuai, dengan pustaka yang dimiliki.

-----

DAFTAR PUSTAKA

Ismaun. (1977). Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara RI. Bandung: Edisi ke IV Karya Remaja.
Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.
Notonagoro. (1971). Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
Poespowardoyo, S. (1989). Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia.
Sogito. (2000). Pancasila Aspek Historis. Semarang.
TIM. (2010). Pendidikan Pancasila. Tondano: Universitas Negeri Manado.

-----

1 Kaelan, 2000:12
2 Syahbaini, 2001:10
3 Tim MPK Pendidikan Pancasila UNESA, 2004:2-3
4 Syahbaini, 2001:11
5 Syahbaini, 2001:12
6 Notonagaro, 1987
7 Warsono, 2002

Sumber
-----

Posting Komentar

 
Top